Pita Lebar: Broadband and Telecommunications in Indonesia

This news item just covers the recent “sweeping” (raid) of illegally made copies of sofware in the Gatot Subroto area. The office that was raided by the police pertains two 2 companies. Aparrently, the two are part of a larger group of companies who are head-quatered in Sri Lanka.

§ 

Jumat, 14/03/2008 16:14 WIB
Razia Software Bajakan Hinggapi Gatot Subroto
Indra Subagja - detikinet

Copyright DetikNet 2008
Jakarta - Polisi menyita 30 unit komputer dan sebuah laptop dari dua grup perusahaan yang berkantor di Menata Global kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Keduanya ditengarai melakukan praktek pembajakan software untuk kepentingan komersil.

Penyidik dari Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri AKBP Rusharyanto mengatakan, penggerebekkan yang berlangsung pada Selasa (4/3/2008) ini dilakukan terhadap dua perusahaan berinisial PT AHL dan PT AI.

“Mereka didapati menginstal software bajakan seperti Windwos XP, Adobe Photoshop, Acrobat Reader, Microsoft Office, Visio, SQL server dan sebagainya,” beber Rusharyanto kepada wartawan, saat jumpa pers yang berlangsung di Gedung Divisi humas Mabes Polri — Jakarta — Jumat (14/3/2008).

Dilanjutkannya, polisi juga menemukan 8 perusahaan lain di kantor yang sama yang ternyata masih tergabung dalam grup PT AHL, yaitu PT AB, PT ASM, PT ABL, PT AWL, PT ASN, PT AIS, PT AIL dan PT RC. “Sementara kantor regional perusahaan ini berpusat di Srilanka,” imbuhnya.

Penyidik memprediksi total kerugian yang ditimbulkan pelaku mencapai US$ 250 ribu. Namun sayang, mereka belum menetapkan seorang tersangka pun terkait kasus ini.

Meski demikian, 4 orang dari perusahaan yang terlibat dikatakan sudah diperiksa, yakni NS (staf TI), WA (user), TJS (bagian SDM) dan AW (user). Sementara sang direktur perusahaan baru bakal diperiksa selanjutnya.

“Kita akan segera memeriksa untuk mencari tersangka dan kita menargetkan kasus ini cepat selesai,” elak penyidik.

Pelaku nantinya bakal dijerat dengan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan atau denda Rp 500 juta. ( ash / wsh )

I don’t fully understand this matter as yet, but there are some issues with regards to PT Telkom and its ownership of smaller companies present in different provinces in Indonesia.

§

Selasa, 11/03/2008 15:26 WIB
Masalah KSO Telkom Diharap Rampung di 2010
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Copyright 2008 DetikNet

Jakarta - Permasalahan pengambilalihan kerjasama operasi (KSO) antara Telkom dan mitranya di berbagai provinsi di Indonesia diharap sudah rampung pada 2010 mendatang.

Ketua Serikat Karyawan (Sekar) Telkom Wisnu Adhiwuryanto mengungkapkan, kompleksitas masalahnya terkait dengan hak-hak mitra yang dikembalikan kepada Telkom dan pemanfaatannya untuk pengembangan bisnis.

“Hal inilah yang akan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir KSO 2010 nanti,” kata Wisnu kepada detikINET lewat telepon selulernya, Selasa (11/3/2008).

Ia menjelaskan, Sekar Telkom banyak mengambil peran dalam sejumlah pengambilalihan KSO, seperti yang terjadi di Divisi Regional (Divre) IV yang melibatkan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI) pada akhir 2003.

Sebelumnya, Sekar Divre IV Jateng-DIY menolak aset PT MGTI dijual kepada PT Alberta Communication karena berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 triliun.

Menurut perhitungan Sekar itu, PT Telkom akan jauh lebih diuntungkan jika memilih alternatif buyout saham MGTI dibandingkan dengan melakukan amandemen KSO.

Dalam melakukan amendemen KSO, aset PT MGTI akan beralih ke pihak ketiga PT Alberta Telecommunication sampai 2010. Alberta dan pemegang saham MGTI kemudian menandatangani sale and purchase agreement atas 100% saham MGTI senilai US$ 266 juta pada 24 September 2003.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik mengingatkan bila terkait dengan aspek-aspek yang bisa menimbulkan kerugian negara atau publik, maka kasus-kasus KSO Telkom di berbagai Divre sebaiknya tidak dibekukan. ( rou / dwn )

This related to the previous item regarding the difference in pricing or permanent-number customers (pasca-bayar) and pre-paid customers (pra-bayar).

§

Rabu, 05/03/2008 17:24 WIB
Layanan Pascabayar Kian Terdiskriminasi
Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Copyright 2008 DetikNet
Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai telah terjadi diskriminasi pada layanan pascabayar mengingat tarifnya yang dianggap lebih mahal dibandingkan prabayar.

“Tidak ada aturannya pascabayar harus lebih mahal. Bahkan dengan adanya abonemen, pascabayar harusnya lebih murah,” ujar Anggota BRTI Heru Sutadi kepada detikINET di sela diskusi Mastel, di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (5/3/2008).

Tapi yang terjadi, menurut dia, tarif pascabayar tak berubah karena persaingan tarif hanya terjadi pada layanan prabayar.

“Sedangkan pascabayar tak mendapat insentif apa-apa. Padahal, pascabayar yang pelanggan loyal dan tersandera dengan nomor yang tidak bisa pindah ke operator lain,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menyanggah adanya diskriminasi. Penawaran tarif pascabayar diklaim tergantung pada strategi pemasaran masing-masing operator dan tidak bisa distandardisasi.

“Prabayar tidak otomatis lebih murah dan lebih banyak insentif dibandingkan pascabayar. Yang murah belum tentu murah juga,” jelas Ketua Umum ATSI, Merza Fachys.

Ia pun menilai, alasan didahulukannya insentif bagi layanan prabayar karena uang yang dibayarkan pelanggan lebih dulu masuk ke kas operator dibandingkan pascabayar yang baru membayar di akhir bulan. Pelanggan prabayar memiliki komposisi lebih dari 95% dari seluruh pengguna telekomunikasi.

“Mungkin, duit pulsa yang mengendap sampai ratusan miliar per bulan, sebagian kecilnya dikembalikan dulu menjadi insentif dalam program promosi. Saya rasa operator nggak rugi, misalnya, memberikan hadiah mobil Jaguar,” tandasnya. ( rou / ash )

PT Indosat stated it is considering lowering rates for their permanent-number customers (versus prepaid customers). These permanent-number customers only make-up about 5% of their customer base, the remainder being pre-paid customers (pra-bayar).

This annoncement came out in response to accusations from Mr Heru Sutadi (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)) that PT Indosat is using differing rates calculations for these two separate customer groups. Additionally, there is the accusation that these permanent-number customers are hostage to PT Indosat due to the fact that number portability has not yet been implemented in Indonesia. Number portability would allow customers to move between operators whilst keeping their numbers.

§

Tarif Pascabayar Indosat Bakal Turun
Selasa, 11 Maret 2008 | 00:24 WIB

Copyright 2008 TempoInteraktif

TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Indosat Tbk, sedang mengkaji untuk memberikan tarif yang lebih murah untuk pelanggan pascabayar ketimbang prabayar. Pertimbangannya, mereka adalah pelanggan yang loyal.

Division Head Public Relations PT Indosat Tbk. Adita Irawati mengatakan, pelanggan pascabayar Indosat kurang lebih 5 persen dari total jumlah pelanggan. “Rata-rata penggunaan Rp 150 ribu per orang per bulan,” katanya Sabtu pekan lalu kepada Tempo di Jakarta.

Adita pun membantah tudingan bahwa pelanggan pascabayar dianaktirikan alias mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan pelanggan prabayar. Meski ia mengakui, strategi marketing untuk prabayar lebih banyak karena memang jumlah mereka lebih massal ketimbang pascabayar.

Pelanggan pascabayar, ia menjelaskan, diperlakukan secara personal sehingga memang apresiasinya berbeda dari pelanggan prabayar. Ia mengakui strategi komunikasi untuk prabayar lebih banyak karena mayoritas pelanggan memilih prabayar. “Jadi sering tak kelihatan promo atau pemberian apresiasi ke pelanggan pascabayar,” ucapnya.

Ia menanggapi kritik dari anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi. Ia mempersoalkan perbedaan tarif dan perlakuan antara konsumen prabayar dan paskcabayar.

Heru berpendapat, operator seluler hanya memberikan perhatian kepada pelanggan prabayar. Padahal, pascabayar adalah pelanggan loyal dan tersandera dengan nomor yang tak bisa dipindah ke operator lain. Heru mengakui tak ada aturan tarif pascabayar harus lebih mahal dibanding prabayar.

Tapi yang terjadi, tak ada perubahan tarif pada pascabayar karena persaingan hanya di prabayar. Akibatnya, pelanggan pascabayar tak mendapat insentif apa-apa. “Seharusnya tarif pascabayar lebih murah,” ujar Heru.

Menurut General Manager Corporate Communication PT Excelcomindo Pratama (XL) Myra Junor, pelanggan prabayar lebih gencar diberikan promosi karena jumlah mereka hampir 95 persen dari total pelanggan. “Tapi kami memberikan promo dan perlakukan tertentu tapi mekanismenya berbeda,” ujar Myra. Ia mengatakan pelanggan pascabayar memilih jangkauan dan kualitas layanan ketimbang harga.

Dian Yuliastuti

It seem cellular operators are either misleading consumers with advertisements (concerning low rates, etc) or simply providing incomplete information.

Mr. Basuki Yusuf Iskandar (director general of PostTel) stated his concern regarding these practices by the cellular operators.

On the positive side, these practices may indicate strong competition among the operators. Perhaps what is needed is some precise government regulations and enforcement, and also an active ”consumers protection” body to represent consumers interests.

§ 

Iklan Tarif Telepon Menyesatkan

Kamis, 06/03/2008 11:53 WIB
Suhendra - detikinet

Copyright 2008 DetikNet
Jakarta - Pemerintah mendesak para operator seluler untuk membuat iklan tarif seluler lebih informatif dan lengkap. Menyusul sekarang ini banyak iklan yang berseliweran dengan menjanjikan tarif paling murah dengan tarif hingga nol koma rupiah per detik.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar kepada detikFinance, di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2008).

“Nanti kita akan berikan edaran kepada operator untuk membuat iklan yang lebih baik, lebih informatif,” ungkapnya.

Ia menilai langkah yang dilakukan oleh para operator dengan membuat iklan semenarik mungkin adalah bagian dari reaksi dari kebijakan pemerintah terkait upaya menurunkan tarif dan kondisi sosial masyarakat. “Itu bagian dari panik yah dari sinyal pemerintah, tapi bukan panik yah, cederung sportif dengan cara mereka masing-masing,” katanya.

Ia juga mengakui mengenai kebenaran dari tarif operator namun, lanjut Basuki, pengemasan iklannya kurang lengkap, sehingga masyarakat berpeluang terkecoh terhadap informasi yang tidak lengkap.

“Pada dasarnya memang benar juga, kalau lihat hasilnya benar juga, tapi harus dibahasakan yang benar, nah itu yang kadang informasinya tidak jelas. Informasinya kurang komplit,” paparnya.

Ia juga menilai selama ini masyarakat sebagai konsumen masih belum terlalu memperhatikan informasi yang lengkap dalam sebuah iklan, khususnya iklan tarif seluler. “Ini yang dimain-mainkan oleh operator, yaitu ketidaktelitian. Saya pikir ini enggak benar juga, mereka harus memberikan data yang komplit,” tambahnya.

Lalu mengenai tarif interkoneksi antar operator, ia menilai sekarang sudah mulai murah, dibandingkan dengan tahun 2005 lalu. “Sekarang dibandingkan dengan Singapura pun kita sudah murah, sudah kompetitif, bahkan soal tarif secara keseluruhan,” ucapnya.

“Sebentar lagi mulai turun, bentuknya bukan pada tarif murni yah tapi dalam bentuk diskon-diskon misalnya beberapa menit gratis,” tambahnya. ( hen / dwn )

This article covers the oncoming transition to the use of digital tranmission for the television industry. There is a concern that the common folk may not want to (or be able to afford) the necessary conversion unit (box) in order to move to digital tv.

Although the actual convergence between digital TV and Internet is generally still along way away (nb. the digital TV conversion box really has nothing to do with the Internet), there was a concerned aired by a Satriyo Dharmanto (director of PT Multikom Indo Persada) that the general population will be overwhelmed by digital information and will not be able to select/choose which information is “good” and which is “damaging” (merugikan).

§

Batu Sandungan dalam Era TV Digital

Kamis, 06/03/2008 17:02 WIB
Fransiska Ari Wahyu - detikinet
Copyright 2008 DetikNet
Yogyakarta - Terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital, ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Diantaranya adalah faktor kesiapan masyarakat.

Seperti ketika menerima sinyal TV digital dibutuhkan perangkat tambahan yang disebut set top box yang berfungsi sebagai decoder. Nah, dalam hal ini belum tentu masyarakat Indonesia mampu dan bersedia membeli piranti wajib ini.

“Selain itu kendala juga datang dari dari segi kesiapan masyarakat untuk menerima informasi dalam jumlah banyak. Dikhawatirkan masyarakat tidak mampu memilah-milah informasi mana yang baik dan mana yang merugikan, saking banyaknya informasi yang diterima,” papar Satriyo Dharmanto, Direktur PT Multikom Indo Persada-Local Consultant Kominfo-JICA, di sela Seminar dan Public Hearing ‘Teknologi TV Digital dan Penerapannya di Indonesia’ di MMTC Yogyakarta, Kamis (6/3/2008).

Meski demikian, kata Satriyo, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang transisi dari sistem penyiaran analog ke digital ini, sehingga masyarakat lebih siap memasuki era TV digital. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa seminar, brosur-brosur serta pamflet.

Menurut Satriyo, keunggulan dari sistem digital adalah terbukanya kesempatan interaksi antara penonton dengan stasiun televisi. “Selain itu era digital juga membuka peluang konvergen, yakni meleburnya jaringan layanan tunggal ke dalam jaringan bersama terintegrasi. Misalnya, operator televisi bisa mengirimkan siaran lewat internet,” tandasnya.

( ash / ash )

PT Hariff Daya Tunggal Engineering (DTE) has come up with their WiMax solution based on the 2004 release of the IEEE 802.16 standard. It works in the 2.3 Ghz band and can deliver a throughput of 40 Mbps. The product claims to be based on “non-propietary” technology. The product is refered to as the Himax-231.

§

Wimax Bisa Atasi Kesenjangan Digital
Kompas Monday 9 March 2008
Copyright 2008 Kompas
BANDUNG, SENIN - Wimax atau teknologi komunikasi data berpita lebar bisa menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan kesenjangan digital di Indonesia. Teknologi baru ini memiliki banyak keunggulan seperti interoperasional, berbasis kanal terbuka, dan murah sehingga cocok dikembangkan di pedesaan.

Peneliti Senior PT Hariff Daya Tunggal Engineering (DTE) Atmadji Wiseso dihubungi Senin (3/3) di Australia mengatakan, peranti Wimax sengaja ditujukan ke wilayah berkepadatan penduduk rendah. “Di tahap awal, kami mengembangkan jenis yang fixed (tetap) karena harganya paling murah dan bisa efektif digunakan di wilayah pedesaan,” tuturnya.

Akhir pekan lalu, PT Hariff DTE meluncurkan Himax 231, yaitu peranti Wimax berbasis Broadband Wireless Access (BWA) pertama hasil karya anak bangsa. Teknologi BWA-nya telah berstandar internasional IEEE 802.16-2004 dengan daya angkut informasi data mencapai 40 megabit per detik. Peranti ini berbasis teknologi terbuka (non-proprietory) dan bekerja di atas pita bebas lisensi 2,3 gigahertz.

Untuk keperluan komunikasi pedesaan, PT Hariff DTE telah menyiapkan varian khusus, yaitu Himax-231RA. Meski tidak disebutkan nominalnya, produk ini harganya relatif rendah dan sistem jaringannya dapat diimplementasikan secara ekonomis dan juga bertahap menyesuaikan kebutuhan. Teknologi ini sesuai pula implementasi jaringan USO (Universal Service Obligation).

Direktur Jenderal Aplikasi dan Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika Cahyana Ahmadjayadi mengatakan, produk Himax-Wimax ini dapat berperan mengatasi kesenjangan digital di Indonesia, termasuk menyukseskan program UNESCO tentang pentingnya aksebilitas teknologi informasi.

Menurut dia, pemerintah mendukung penuh industri-industri Tanah Air yang melakukan riset di bidang ini. (KOMPAS/JON)

PT Indosat and a bus company (Otobus Nusantara) have come-up with a Cyber Bus that features 3.6 Mbit HSDPA service. The idea is to provide a solution to the problem of traffic congestion, allowing customer to work en route to the office and to further destinations.

Currently the Cyber Bus is operational in the area of Centra Java and in Yogyakarta specifically.

§ 

Senin, 10/03/2008 09:44 WIB
Indosat Punya Cyber Bus
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Copyright 2008 DetikNet
Jakarta - PT Indosat Tbk bersama Perusahaan Otobus Nusantara menghadirkan Cyber Bus, sarana transportasi bus umum yang dilengkapi fasilitas kantoran seperti ruang meeting berikut akses multimedia mobile kecepatan tinggi.

Cyber Bus yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta ini, diklaim memungkinkan para penumpangnya bisa tetap bekerja dan terhubung dengan kantor mereka secara online meski sedang dalam perjalanan jauh, misalnya ke luar kota.

Sementara, untuk fasilitas akses data perkantoran, Cyber Bus yang dirancang Otobus Nusantara ini didukung penuh oleh teknokogi HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) yang memberikan layanan data dan internet dengan kecepatan hingga 3,6 Mpbs.

“Berbagai fasilitas dalam Cyber Bus merupakan bagian dari komitmen kami untuk selalu menghadirkan manfaat lebih dengan teknologi terkini kepada masyarakat dan pelanggan Indosat di manapun berada, bahkan selama dalam perjalanan,” jelas Andi Syamsul Hadi, Head of Central Java & DIY Region, kepada detikINET dalam rilisnya, Senin (10/3/2008).

Berbagai fasilitas telekomunikasi yang disediakan dalam Cyber Bus Indosat, antara lain: telepon dan fax menggunakan kartu pascabayar Matrix Indosat, video conference secara VPN (Virtual Private Network), Internet dan Intranet melalui Indosat Broadband 3,5G dan GPRS/EDGE, serta email dan data menggunakan exchange server maupun POP3. ( rou / rou )

Apparently Telkomsel has yet to implement Number Portability services which would allow consumers to move to different operators while keeping their phone numbers.

The VP of Marketing dan CRM of Telkomsel (Mr. Hendri Mulya Sjam)  says they have not discussed number portability internally.  He also says that number portability will result in the need to equalize prices between on-net and off-net calls. (On-net refers to calls made to other customers on the same operator, while off-net means calls to different operators). Operators have had discussions regarding number portability among themselves, but consider the problem difficult to solve. 

§

Some operators consider number portability as “bad” for competition. Hence their lack of interest in implementing this feature, despite being advantageous for consumers. Perhaps this is something the Government can address on behalf of consumers.

§

Selasa, 11/03/2008 17:47 WIB
Telkomsel Belum akan Adopsi Number Portability
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Copyright 2008 DetikNet
Jakarta - Telkomsel mengaku belum berencana mengimplementasikan sistem penomoran portabel (number portability). Vice President Marketing dan CRM Telkomsel Hendri Mulya Sjam mengatakan, pihaknya belum membahas masalah tersebut secara internal.

“Masih jauh, apalagi itu kan masih sebatas wacana”, tuturnya di sela peluncuran program diskon 60% Kartu As, di kantor pusat Telkomsel, Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (11/3/2008).

Jika sistem number portability diimplementasikan, maka pelanggan seluler nantinya bisa menggunakan layanan telekomunikasi operator tertentu secara bebas tanpa perlu mengganti nomor atau kartu. Namun masalahnya, dengan diimplementasikannya number portability, skema pentarifannya nanti akan menjadi satu, tidak ada lagi perbedaan tarif antara on-net dan off-net. “Itu yang harus dipikirkan,” tukasnya.

Sebelumnya, wacana soal implementasi number portability sempat diperdebatkan oleh kalangan operator karena sulit diterapkan. Namun persaingan antaroperator dalam menawarkan layanan telekomunikasi dinilai akan semu jika belum mengadopsi sistem penomoran portabel tersebut.

Salah satu anggota BRTI Heru Sutadi menilai, adopsi number portability akan menjadi dilematis. Di satu sisi, konsep tersebut sangat berpihak kepentingan masyarakat sebab akan memberi pilihan bagi masyarakat dalam memilih operator yang memberi tarif layanan lebih baik dan lebih murah. Namun adopsi number portability juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pasar telepon tetap dan bergerak di suatu negara. ( dwn / dwn )

This week has seen a lot of action with PT Telkom. The association of Warnet providers (AWARI) is considering legal action against PT Telkom regarding the recent loss of Speedy service (due to the Palembang fibre-optic disconnection). Almost 50% of these Warnets obtain their services from Speedy.  Thus, any loss of Speedy services impacts them directly.

The head of AWARI (Mr. Irwin Day) states that AWARI has not yet reached a decision as to whether to pursue a class actin against PT Telkom.  He cites the end-users (ie. retail buyers from Warnets) as the final bearers of this loss. When the Speedy connection was lost, the Warnet had to return money to the customers based on the number of minutes left on that hourly connection. PT Telkom so far has refused to refund any losses to these Warnets (or to anyone else for that matter).

Note: Warung Internet (or Warnet) are kiosks or cafes that provide rental of computers and Internet access, typically on a per-hour basis. The rates may vary depending on location, but today it typically costs somewhere from Rp5000 (US$0.50 approx) to Rp10000 (US$1 approx) per hour to rent at a Warnet. In a sense, the Warnets are the bottom-most tier of service providers in Indonesia, and they act as a retailer for Internet access.

§

Rabu, 12/03/2008 15:32 WIB
Asosiasi Warnet Pertimbangkan Gugat Telkom
Ardhi Suryadhi - detikinet
Copyright © 2008 DetikNet

Jakarta - Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) menyesalkan keputusan PT Telkom yang tidak memberi kompensasi kepada pelanggan ketika koneksi internasional Speedy lumpuh beberapa waktu lalu. Awari pun tengah mempertimbangkan untuk menyeret perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia itu ke pengadilan.

Irwin Day, Ketua Umum Awari mengatakan, gugatan tersebut bersifat class action dan saat ini masih digodok di internal Awari. “Tapi di sini penggugatnya bukan Awari, tapi pengguna. Awari hanya menjembatani saja,” ujarnya ketika dihubungi detikINET, Rabu (12/3/2008).

Namun, lanjut Irwin, keputusan untuk menyeret Telkom ke pengadilan masih belum final. “Kita belum menentukan langkah selanjutnya, tapi kemungkinan itu (meng-class action Telkom) masih ada,” imbuhnya.

Kalangan warnet memang menjadi salah satu pihak yang paling terimbas insiden putusnya koneksi internasional Telkom. Pasalnya, hampir 50% warnet diprediksi merupakan pelanggan Speedy. Dengan tidak adanya kompensasi, mereka pun harus gigit jari tak mendapat restitusi (ganti kerugian).

Bahkan, Irwin tak segan untuk menilai ISP (Internet Service Provider) kecil lebih bisa melayani ketimbang Telkom. “Meski perusahaan kecil, mereka masih melakukan restitusi. Misalnya layanan mereka terputus, mereka menghitung berapa putusnya, lalu ada kompensasinya. Namun kalau Telkom, sepertinya tidak terpikir seperti itu,” kesalnya.

Dalam kejadian ini, Irwin melihat adanya uang pengganti atau tidak bukanlah yang menjadi pokok persoalan. Tetapi bagaimana Telkom dapat memberikan pelayanan kepada pelanggannya.

“Apakah ini mungkin karena mereka (Telkom-red.) perusahaan besar kali ya?,” tandas Irwin. ( ash / wsh )